Informasi Berkala

I. Mengumumkan Informasi Tentang Profil Badan Publik

 

1	Informasi Tentang Kedudukan atau Domisili, Alamat Lengkap, Ruang Lingkup Kegiatan, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah	Lihat
2	Mengumumkan informasi program-program atau kegiatan Tahun 2025 yang memuat nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksana dan sumber anggaran serta besaran anggaran	Lihat
2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RS Paru Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Lihat
3	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RS Paru Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Lihat
4	Struktur Organisasi, Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja, Profil Singkat Pejabat Struktural	Lihat
5	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	Lihat
6	Ringkasan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan yang Sedang Dijalankan Dalam Lingkup RS Paru Provinsi Jawa Barat	Lihat
7	Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup RS Paru Provinsi Jawa Barat	Lihat
8	Ringkasan Laporan Keuangan yang Telah Diaudit	Lihat
9	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik	Lihat
10	Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak Bagi Publik yang Dikeluarkan oleh RS Paru Provinsi Jawa Barat	Lihat
11	Informasi Tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik	Lihat
12	Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh RS Paru Provinsi Jawa Barat	Lihat
13	Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di RS Paru Provinsi Jawa Barat	Lihat
14	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima	Lihat
15	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Lihat
16	Daftar rancangan dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Lihat
17	Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Lihat
18	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan	Lihat
19	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik	Lihat
20	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan publik	Lihat